![1353364-logistik-pilgub-jabar-780x390](https://kip.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2016/06/1353364-logistik-pilgub-jabar-780x390.jpg)
![Ilustrasi: Petugas mengecek kelengkapan logistik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Ruang Penyimpanan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tamansari di Kantor Kelurahan Tamansari, Kecamatan---TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN](http://kip.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2016/06/1353364-logistik-pilgub-jabar-780x390-300x150.jpg)
Selasa, 21 Juni 2016 | 15:51 WIB
Banda Aceh Election News – JAKARTA, KOMPAS.com – Menjelang pilkada serentak 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan sosialisasi hampir ke semua daerah.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, sosialisasi dilakukan oleh KPU daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta PPK dan PPS disesuaikan dengan materi dan konten kearifan lokal di masing-masing daerah.
Dengan catatan, kegiatan tersebut disesuaikan dengan anggaran masing-masing daerah.
“Sosialisasi banyak dilakukan teman-teman di masing-masing daerah. Itu semua tergantung konten lokal di tiap-tiap daerah menjadi alat bantu sosialisasi,” kata Ferry saat ditemui di Gedung KPU, Selasa (21/6/2016).
“Saya meyakini teman-teman di daerah sudah melakukan sosialisasi aktivitas pilkada,” ujar dia.
Ia mengatakan, dalam proses sosialiasi, KPU juga bekerja sama dengan dinas instansi daerah, serta pihak swasta lain seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan partai politik.
Menurut Ferry, ada tiga strategi yang dilakukan KPU dalam proses sosialisasi. Pertama, KPU menggunakan strategi tatap muka dan komunikasi massa. Biasanya metode yang digunakan ialah diskusi.
“Jadi bagaimana teman-teman di KPU privinsi dan kabupaten/kota serta PPK dan PPS langsung bertemu dengan pemilih menginformasikan tentang aktivitas pemilih,” ujar dia.
Kedua, lanjut dia, sosialisasi dilakukan oleh metode media, seperti baliho, poster, televisi, dan elektronik.
Tentunya kegiatan ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan setiap daerah memiliki keterbatasan anggaran.
“Biasanya sosialisasi untuk media elektronik dilakukan oleh pusat. Sedangkan daerah lebih banyak melakukan sosialisasi tatap muka,” kata dia.
Ketiga, lanjut Ferry, KPU juga membentuk relawan demokrasi yang melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal dan penyandang disabilitas serta tokoh masyarakat dan agama.
“Kami melihat pengalaman di pemilihan legislatif dan presiden. Jadi dari berbagai sekmen kami minta bantuanya untuk aktivitas sosialisasi,” ujar Ferry.
Penulis : Ayu Rachmaningtyas
Editor : Bayu Galih
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.