Peraturan KPU RI

  1. PKPU No 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum 2019
  2. PKPU No 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  3. PKPU No 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
  4. PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
  5. PKPU No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
  6. PKPU No 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD
  7. PKPU No 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisapasi Masyarakat dalam Penyelengaraan Pemilihan Umum
  8. PKPU No 11 Tahun 2018 Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
  9. PKPU No 14 Tahun 2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
  10. PKPU No 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
  11. PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Pemilu 2019
  12. PKPU No 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
  13. PKPU No 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
  14. PKPU No 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018
  15. PKPU No 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
  16. PKPU No 34 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
  17. PKPU No 35 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota